 |
| Anies Baswedan dan Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta, Rabu (19/4). |
Lanskap politik pada tahun 2024 sedang memanas, dan strategi politik baru serta masalah terkaitnya sedang berkembang. Pakta politik antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno adalah salah satunya.
Saat Anies Baswedan berkampanye untuk Gubernur DKI Jakarta di Pilada 2017, bahkan sempat dikabarkan meneken setidaknya tiga surat kesepakatan.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mendukung Anies di Pilgub DKI 2017 diklaim telah menandatangani surat kesepahaman awal. Sandiaga Uno yang saat itu menjadi calon wakil gubernur juga menandatangani surat kesepahaman yang sama.
Awalnya Sandiaga Uno bermasalah dalam mengungkapkan surat perjanjian. Namun, tidak disebutkan apa saja yang termasuk dalam surat perjanjian tersebut. Dia mengatakan, anggota DPR Fadli Zon dan seorang lainnya bersama-sama menulis surat kontrak tersebut.
Perjanjian itu benar-benar ditulis tangan dan dicap oleh Fadli. Sandiaga mengklaim Sufmi Dasco Ahmad, politisi dari Gerindra, kini memiliki surat tersebut.
Banyak yang percaya bahwa kesepakatan itu menetapkan bahwa Anies akan mendukung Prabowo jika dia mencalonkan diri sebagai presiden.
Namun, baik partai Gerindra maupun Anies Baswedan—yang kini didukung Nasdem, PKS, dan Demokrat sebagai calon presiden 2024—telah terang-terangan menentang pengaturan ini.
Kesepakatan kedua terkait pemisahan tanggung jawab antara gubernur dan wakil gubernur, menurut Erwin Aksa, Wakil Ketua Golkar, yang disebut oleh laman Metro (jaringan Suara.com) dalam podcast Akbar Faizal Uncesored di YouTube, Sabtu , 4/2/2023.
Apalagi, kesepakatan ini dicapai sebelum Pilkada Jakarta 2017. Erwin Aksa secara pribadi dan Rikrik Rizkiyana, kuasa hukum Sandiaga, ikut serta dalam penyusunannya.
Kontrak ini dibuat dengan dukungan paman Erwin Aksa, politikus Jusuf Kalla yang sedang sakit.
Erwin mengklaim Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memiliki pengaturan pembagian tugas yang sama ketika keduanya berkampanye untuk presiden pada 2004.
Dokumen ketiga adalah surat dari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang menguraikan kesepakatan pinjaman. Di acara podcast Akbar Faizal, Erwin Aksa juga membeberkan adanya aransemen ini.
Pada Pilkada 2017, menurut Erwin, Anies Baswedan menandatangani dokumen janji pinjam uang Rp. 50 miliar dari Sandiaga Uno. Dana itu digunakan untuk membiayai logistik Pilkada DKI Jakarta 2017.
Rikrik yang kemudian diangkat menjadi Komisaris Perumda Pasar Jaya saat Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta menulis surat perjanjian pinjaman tersebut.
Dua surat kesepakatan berikut di atas belum diklarifikasi oleh Anies Baswedan maupun Sandiga Uno. Anies dan kawan-kawan akan diundang langsung oleh Akbar Faizal untuk memberikan kejelasan.
