 |
| Pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) serta harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas beras. |
Pemerintah Resmi Menetapkan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah dan Beras
Pemerintah Indonesia telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras pada tahun ini. Penetapan harga ini disampaikan setelah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan pimpinan Badan Pengawas Perdagangan Beras, Kedelai, dan Jagung (Bulog) dan Badan Pengawas Nasional (BPN) di Istana Negara pada Senin (15/3).
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, penetapan HPP gabah dan beras ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok beras nasional dan mencegah terjadinya kenaikan harga beras yang tidak wajar.
"Harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen tahun 2021 sebesar Rp 4.500 per kilogram dan untuk beras sebesar Rp 9.450 per kilogram," kata Airlangga dalam konferensi pers usai pertemuan.
Pemerintah akan membeli gabah dari petani dengan harga Rp 4.300 per kilogram untuk daerah Jawa dan Bali, serta Rp 4.500 per kilogram untuk daerah lain di Indonesia. Sementara itu, Bulog akan membeli beras dari petani dengan harga Rp 9.250 per kilogram di daerah Jawa dan Bali, serta Rp 9.450 per kilogram di daerah lain di Indonesia.
Airlangga menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau pergerakan harga beras di pasar dan akan melakukan intervensi jika terjadi kenaikan harga yang signifikan.
"Pemerintah akan terus melakukan intervensi melalui kebijakan pembelian beras dan impor beras agar harga beras tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat," ujarnya.
Dukungan atas penetapan HPP gabah dan beras ini juga datang dari Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman. Dia menyatakan bahwa penetapan harga ini akan memberikan kepastian harga bagi produsen makanan dan minuman dan menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri makanan dan minuman.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan stok beras nasional dan memastikan harga beras tetap stabil.
"Kita harus jaga stok beras nasional. Jangan sampai ada kelangkaan. Saya minta Bulog siapkan stok yang cukup untuk kebutuhan nasional. Kita juga harus pastikan harga beras tetap stabil," tegasnya.
Penetapan HPP gabah dan beras ini akan memberikan kepastian harga bagi petani dan produsen makanan dan minuman serta menjaga ketersediaan stok beras nasional. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memantau pergerakan harga beras dan melakukan intervensi jika diperlukan untuk menjaga harga beras tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
Penetapan HPP gabah dan beras ini juga akan memberikan kepastian bagi petani dalam menentukan harga jual gabah mereka, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.
Sementara itu, Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyatakan bahwa Bulog siap untuk membeli gabah dan beras dari petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Dia juga menambahkan bahwa Bulog akan terus memantau pergerakan harga beras di pasar dan akan memastikan ketersediaan stok beras nasional.
"Kami akan siap membeli gabah dan beras dari petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Kami juga akan terus memantau pergerakan harga beras di pasar dan akan memastikan ketersediaan stok beras nasional," ujarnya.
Penetapan HPP gabah dan beras ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras di pasar dan menjaga ketersediaan stok beras nasional. Selain itu, penetapan harga ini juga dapat memberikan kepastian bagi petani dan produsen makanan dan minuman dalam menentukan harga jual gabah dan beras mereka.
Diharapkan, dengan adanya penetapan HPP gabah dan beras yang telah resmi ditetapkan oleh pemerintah, dapat membantu mengatasi masalah ketersediaan stok beras dan stabilitas harga beras di pasar. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia dan menjaga keamanan pangan nasional.
